Kecewa Kerja Panitia Pilkades, Ratusan Warga Desa Payaman Kediri Tuntut Hitung Ulang

indonesiasatu, 21 Nov 2019, PDF
Share w.App T.Me
INDONESIASATU.CO.ID:

KEDIRI - Ratusan warga Desa Payaman Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri ngluruk kantor Bupati Kediri. Mereka menuntut perhitungan ulang surat suara Pilkades Desa Payaman dan diindikasi panitia Pilkades melakukan kecurangan, Kamis (21/11/2019) siang. 

Mereka berorasi didepan kantor Bupati dengan membentangkan spanduk bertuliskan ' Tuntutan Warga Desa Payaman Menuntut Perhitungan Ulang, dan' Menuntut Keterbukaan Panitia Pilkades Diindikasi Banyak Kecurangan', 

Puluhan perwakilan warga Desa Payaman ditemui Sukadi Kabag Hukum dan 3 Anggota DPRD Kabupaten Kediri Sumaryo (Anggota DPRD Partai Gerindra), Ketut Utomo (Gerindra) dan Saifudin (PDIP) 

Asih selaku perwakilan warga Desa Payaman menegaskan, saya merasa tidak puas dengan jawaban dari Kabag Hukum bahwa tetap akan melantik calon Kepala Desa terpilih. 

"Padahal permasalahan yang terjadi di Desa Payaman ini menurut saya persoalan ini belum deal. Kita ini berkompetisi dalam pilkades dan berita acara dari 3 Calon Kades ada 2 calon kades tidak mau tanda tangan, kok ini terus mau dilantik," terangnya kepada media ini. 

Yang tidak saya bisa terima dari pihak Kabag Hukum bahwa kasus ini sudah selesai. Karena pihak BPD sudah menyetorkan hasil Kades terpilih. Dan pihak Bupati tidak bisa mencampuri ranah dapurnya Desa Payaman.

"Padahal pada saat hari H pencoblosan. Besoknya kita memprotes hasil pilkades. Dari pihak panitia pilkades mengatakan ini wewenangnya Bupati, sepertinya kita merasa diping pong. Pada hari Kamis kami rapat dengan BPD dan Panitia Pilkades menyetujui akan dilakukan perhitungan ulang suara yang dianggap tidak sah," beber Asih. 

Asih menambahkan, bahwa ada sebanyak 962 suara yang tidak sah dan hampir sekitar 700 milik Calon Kades Teguh (no urut 3) dengan jumlah hak pilih 2900. Yang menjadi permasalahan lagi dari Pak Camat hadir menyetujui bikin undangan bahwa besok Jum'at akan dilakukan perhitungan surat suara yang tidak sah. 

"Saya tidak mempermasalahkan siapa yang menang dan terpilih sebagai Kepala Desa, tetapi saya mengkritisi hasil kerja panitia Pilkades Desa Payaman maupun BPD," beber Asih. 

Sementara itu, Sumaryo Anggota Dewan dari Partai Gerindra menjelaskan, 
Agenda hari ini masalah warga Desa Payaman menuntut agar tidak dilantik calon Kades Payaman terpilih. Tetapi, mereka tidak puas, karena banyak suara yang tidak sah dan dari pihak panitia pilkades disinyalir memihak salah satu calon. 

"Untuk hasil pertemuan tetap sesuai aturan jelas, dari pihak Pemkab Kediri menyarankan seandainya tidak puas bisa menuntut melalui Pengadilan Tata Usaha Negara," beber Sumaryo. 

Sukadi selaku Kabag Hukum Pemkab Kediri menjelaskan, kalau mereka tidak puas dan menggangap dalam proses pilkades di Desa Payaman ada cacat hukum atau salah, mereka bisa menuntut di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). 

"Terkait Bupati Kediri setelah menerima usulan dari Camat tentang Kepala Desa terpilih, setelah melalui proses keputusan panitia pilkades sesuai aturan Perda dan Perbup. Selanjutnya Bupati Kediri akan menerbitkan Surat Keputusan (SK). 

Sukadi menegaskan, jangan memaksa Bupati Kediri untuk tidak menerbitkan SK dan tidak melantik Kepala Desa terpilih, karena hal itu bukan kewenangan mereka. 

Yang membentuk panitia Pilkades Desa Payaman yaitu BPD. Sukadi menegaskan, kalau sudah dibentuk berarti panitia pilkades bertanggung jawab kepada BPD. Hasil kerja dari panitia pilkades yang menghasilkan calon Kades terpilih yang dilaporkan ke BPD. 

"Dilanjutkan, BPD bertugas menetapkan Calon Kades terpilih untuk diusulkan ke Bupati Kediri melalui Camat," beber Sukadi. 

Dia menambahkan, kalau mereka menuntut hitung ulang atau coblos ulang tidak diatur didalam ketentuan, sehingga tidak bisa dilakukan karena diaturannya sudah jelas.

"Kalau memang dianggap tidak sesuai, nanti mereka bisa menggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara wadahnya mereka hanya disitu," tegas Sukadi. (prijo) 

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu